Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memprediksi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih aman untuk sekitar 20 hari ke depan. Pemerintah disebut terus memantau kondisi pasokan di tengah meningkatnya tensi konflik global yang berpotensi memengaruhi pasar energi.
Merespon masalah tersebut, ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan konflik global dapat memberi tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia. Salah satu dampak yang paling terasa adalah lonjakan harga minyak dunia. menurutnya, ketika situasi pasar menjadi tidak stabil, negara pemasok cenderung memprioritaskan pembeli yang memiliki kontrak kuat serta cadangan energi besar. Sementara negara dengan stok relatif tipis berisiko menghadapi impor darurat dengan harga jauh lebih mahal.
“Kondisi ini bisa cepat merembes ke inflasi, biaya logistik, hingga harga pangan. Pemerintah juga bisa menghadapi tekanan fiskal karena harus menambah kompensasi energi,” ujar Syafruddin kepada inilah.com di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah yang lebih komprehensif. Salah satunya dengan memperbesar cadangan operasional sekaligus mulai membangun cadangan strategis secara bertahap.
Selain itu, diversifikasi sumber impor dan rute pengiriman juga dinilai penting agar pasokan tidak bergantung pada satu jalur. Pemerintah juga disarankan memperkuat kontrak impor jangka menengah dengan opsi fleksibilitas volume.
“Negara juga perlu memadatkan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan distribusi antarpulau tetap lancar saat shock terjadi,” kata Syafruddin.
Klaim Kondisi Aman
Lebih lanjut Syafruddin menilai pasokan minyak nasional tidak cukup hanya dengan klaim kondisi aman. Pemerintah juga perlu menyiapkan fondasi yang lebih kuat agar ketahanan energi benar-benar terjaga.
Menurutnya, ada empat aspek yang dinilai penting untuk disiapkan. Pertama, memperluas kapasitas penyimpanan melalui pembangunan tangki, terminal, dan fasilitas distribusi di berbagai wilayah, terutama daerah yang rawan kekurangan pasokan.
Kedua, pemerintah perlu menetapkan desain cadangan strategis yang jelas, termasuk mekanisme pelepasan stok dan koordinasi antar instansi saat krisis terjadi. Ketiga, dibutuhkan skema pembiayaan inventory yang transparan dan kredibel karena pembangunan cadangan besar membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Keempat, pemerintah juga perlu menyiapkan protokol darurat yang rinci, mulai dari prioritas penggunaan BBM, langkah penghematan, hingga pengalihan suplai antarwilayah saat pasokan terganggu.
“Keandalan pasokan lahir dari infrastruktur dan aturan yang disiplin, bukan dari klaim ‘aman’ yang tidak diikuti kapasitas cadangan,” tegas dia.
Sumber: Inilah.com